Bandar Lampung – Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, turut berpartisipasi dalam Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Pelatihan berlangsung selama empat hari, mulai dari 31 Oktober hingga 3 November 2024, bertempat di Hotel Kyriad 2 Bandar Lampung. Peserta pelatihan mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh desa di Kecamatan Jati Agung, termasuk Desa Karang Anyar.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur desa serta pengurus kelembagaan dalam melaksanakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan masyarakat.

Materi pelatihan meliputi:

1. Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel,
2. Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi,
3. Peningkatan Pelayanan Publik di Tingkat Desa, dan
4. Penguatan Sinergi Antara Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa.

Peserta dari Desa Karang Anyar yang hadir, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD, aktif mengikuti sesi diskusi dan praktik yang diberikan oleh narasumber dari Kemendagri dan para pakar di bidang tata kelola pemerintahan desa.

Kepala Desa Karang Anyar menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. “Pelatihan ini memberi wawasan baru yang dapat kami terapkan di desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Karang Anyar menyampaikan harapan agar kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin. "Kapasitas kelembagaan desa sangat penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," katanya.

Program P3PD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh desa peserta, termasuk Desa Karang Anyar, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan berbasis masyarakat